Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Tugas TIK ( Bagus Maulana / XII-4 / 07 )

video

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Peran TNI-AD Dalam Melindungi Segenap Bangsa Dan Tumpah Darah Indonesia

Bagian 2



Perkembangan Lingkungan Strategis

1. Perkembangan Global
Globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia telah membawa perubahan sangat besar dalam tata kehidupan bangsa dan negara, bahkan telah merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendasar, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Globalisasi tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi melalui suatu perjalanan panjang berawal dari proses “Modernisasi” pada abad ke 15 atau pada era “Renaissance” dan bergulir terus hingga abad ke 18 saat pecah “Revolusi Perancis” serta “Revolusi Industri di Inggris” yang mempercepat proses modernisasi hingga melahirkan globalisasi.

Revolusi Perancis telah melahirkan paham “Liberalisme” dengan semboyan Liberte-Egalite-Fraternite, serta “Individualisme” dan “Kapitalisme” yang menjadi ciri (ikutan) dari liberalisme. Sedangkan revolusi industri di Inggris memunculkan sistem “unit kerja” dalam sistem manajemen yang berorientasi pada efisiensi, namun dalam perkembangannya sistem ini telah memekanisasi manusia untuk bekerja seperti mesin dan dirasakan amat menekan kaum pekerja, sehingga memunculkan pemikiran untuk mengubah sistem tersebut agar lebih manusiawi yang sekaligus melakukan pembelaan terhadap kaum pekerja (buruh) dari tekanan majikan atau kaum kapitalis yang pada akhirnya melahirkan paham “Marxisme”. Pendekatan historis ini penting untuk diketahui agar dapat memahami kaitan antara globalisasi dengan liberalisme-kapitalisme dan juga marxisme yang kesemuanya bertentangan dengan Pancasila.

Globalisasi yang berhembus dari Barat tersebut pada perkembangannya sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat dengan muatan utamanya di bidang ekonomi, politik dan budaya. Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang dalam tiga perang global yaitu Perang Dunia-1, Perang Dunia-2 dan Perang Dingin, saat ini menjadi satu-satunya kekuatan di dunia yang memiliki kemampuan atau pengaruh dominan dan determinan di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, teknologi, budaya dan militer pada skala global. Sehingga tidak heran kalau Amerika menjadi negara yang paling diuntungkan sekaligus paling berkepentingan dengan globalisasi, Amerika juga memiliki “Grand Strategy” atau skenario besar yang bertujuan untuk menciptakan suatu Tata Dunia Baru berdasarkan “rule set” atau aturan main yang menguntungkan kepentingannya. Skenario besar ini dijalankan dengan mengusung Demokratisasi, Keterbukaan, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup serta promosi Pasar Bebas. Bagi negara-negara yang menolak atau enggan mengikutinya, pasti akan menerima sangsi berupa pengucilan, tekanan ekonomi, embargo, tekanan politik bahkan kerap juga dengan intervensi militer seperti yang terjadi di Irak dan Afganistan.
Demokratisasi, Otoritas Negara dan Liberalisme. Transisi menuju demokrasi, seperti yang berlangsung di Indonesia, kerapkali hanyalah membuat pendulum sejarah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas. Padahal, demokrasi memang bermaksud merontokkan rezim otoriter, namun tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa otoritas negara atau pemerintah. Di negara yang sedang dalam keadaan transisi demokrasi, kerap kali kita saksikan aneka peraturan dan proses pembangunan tidak dapat berjalan karena lemahnya wibawa otoritas. Lemahnya wibawa otoritas ini ditandai oleh tiadanya aparatur penggaransi kepastian, akibat terjadinya penyebaran pusat-pusat kekuasaan dengan sistem checks and balances dan batas kewenangan yang kabur. Transisi demokrasi atau demokratisasi pada umumnya juga diwarnai oleh tumpang tindihnya berbagai perundang-undangan yang dibuat, serta seringkali disertai oleh konflik horizontal dan vertikal antara lembaga-lembaga kenegaraan.

Pada sisi lain globalisasi telah menarik sebagian kedaulatan negara bangsa dan menyerahkannya pada otoritas (maya) global, namun pada saat yang sama demokratisasi juga menuntut berlakunya desentralisasi kekuasaan yang berarti terjadi penguatan otoritas daerah dan sebaliknya kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah menjadi berkurang. Dalam konteks ini permasalahan akan timbul manakala tingkat kedewasaan atau kultur demokrasi pada tataran elit pusat maupun daerah masih buruk, tingkat rasionalitas massa parpol yang masih rendah dan lebih berperan sebagai suporter ketimbang voter sehingga mudah digiring kemana saja termasuk untuk bertindak anarkhis. Kondisi sumberdaya manusia seperti itu, dihadapkan pada kondisi kebhinekaan yang amat lebar dan wilayah negara (kepulauan) yang amat luas, tanpa kehadiran pemerintah yang kuat, akan menimbulkan kerawanan yang amat luas dengan tingkat yang amat tinggi.

Memasuki era globalisasi bagi negara ekonomi maju dengan daya saing kuat dan tingkat kemandiriannya relatif tinggi berarti “peluang” untuk memperkuat posisi negaranya. Sebaliknya bagi negara yang ekonominya tertinggal, daya saing lemah dan tingkat kemandiriannya relatif rendah, globalisasi menjadi sumber ancaman karena mengandung potensi konflik yang cukup tinggi. Sosiolog terkemuka dunia asal India Prof. Gurnall Myrdad mengatakan, dalam era globalisasi, negara-negara lemah (soft states) dipastikan akan menjadi mangsa empuk serbuan kekuatan negara-negara kuat (strong states) berupa “tikaman neoliberalisme dan kapitalisme yang tamak”, jika tidak memberdayakan (empowering) segala potensinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa globalisasi telah membelah dunia ke dalam pihak “yang menang” (the winners) dan “yang kalah” (the losers), sehingga menimbulkan kesenjangan pada skala dunia yang semakin menganga. Sebagai catatan “share” dari seperlima penduduk termiskin di dunia dalam pendapatan dunia jatuh dari posisi 2,3 persen pada 1989 menjadi 1,4 persen pada 1998; sedangkan proporsi pendapatan dari seperlima penduduk terkaya di dunia terus meningkat dengan tajam.

Neoliberalisme-kapitalisme yang mendompleng (atau menciptakan?) globalisasi telah muncul menguasai dan mengeksploitasi banyak negara di dunia, liberalisasi ekonomi/perdagangan telah mengakibatkan kuatnya posisi dan pengaruh Multi-Nasional Corporations (MNC) serta lembaga keuangan supra nasional seperti IMF, Bank Dunia dll. Cengkeraman lembaga-lembaga Supra Nasional tersebut di bidang politik, ekonomi, budaya bahkan pertahanan telah mengakibatkan melemahnya otoritas negara yang dikuasai dan sebaliknya telah terjadi penguatan rezim neoliberalisme-kapitalisme. Kondisi ini dirasakan sebagai ketidakadilan, sehingga direspon oleh negara-negara korban dengan “radikalisme-terorisme” yang juga berkembang dalam jaringan global. Berbagai warna ideologis tersebut berpotensi menimbulkan konflik internal di negara korban dengan latar belakang berbagai aspek seperti agama, antar-etnik, ekonomi, separatisme dan lainnya. Dengan demikian proses penguatan rezim neoliberalisme-kapitalisme pada satu sisi serta pelemahan otoritas negara pada sisi lain, apabila berkembang tanpa terkontrol atau menyerah saja pada dinamika global yang berjalan, akan menjadi ancaman nyata bagi negara-negara berkembang terutama negara bangsa seperti Indonesia.

Globalisasi juga telah membawa perubahan tentang bentuk peperangan, atau cara suatu negara dalam upaya menguasai negara atau bangsa lainnya. Cara berperang dengan menggunakan kekuatan senjata atau “hard power” dianggap tidak efisien, sehingga muncul cara baru yang jauh lebih efisien dengan menggunakan “soft power” melalui bentuk peperangan seperti “Cultural Warfare, Economic and Financial Warfare, Information Warfare” dan sebagainya. Kekuatan senjata telah digantikan oleh “informasi” untuk membangun persepsi (war of perception), dan ”kekuatan modal/finansial” untuk penguasaan ekonomi. Perusahaan Multi Nasional (MNC) dan LSM (NGO) adalah ‘tentara’ baru bagi negara kuat untuk menaklukkan negara lain yang lemah dan tertinggal.

Budaya Dunia berkembang secara paradoksal. Harus diakui kemajuan ekonomi di negara-negara Barat sangat menakjubkan berkat kemajuan telekomunikasi. Jutaan dollar biaya perjalanan dan berbagai aktivitas bisnis yang seharusnya dilakukan secara tatap muka di suatu tempat, akhirnya dapat dipangkas karena orang dapat berkomunikasi atau melakukan ”rapat jarak jauh” dengan bantuan teknologi. Telekomunikasi menyediakan segala prasarana yang memungkinkan setiap industri dan perusahaan bersaing secara tangguh di dalam pasar yang benar-benar kosmopolitan. Karena itu dapat dikatakan, peralatan telekomunikasi dan sistem yang membawa lalulintas telekomunikasi – termasuk suara, teks, data, dan citra – adalah ”jaringan transportasi” yang tanpa kehadirannya akan membuat ekonomi berhenti bergerak/berfungsi. Dengan demikian kita sebenarnya bicara tentang tatanan budaya global yang dibentuk oleh teknologi informasi. Namun hal ini pun secara paradoksal-ironis mengakitbatkan menguatnya paham individualisme dan impersonalitas – di mana orang dihargai bukan karena pribadinya sebagai manusia, melainkan lebih diukur dari seberapa efisien-efektif orang tersebut mengelola waktu dan berwatak produktif dari sisi industri/bisnis. Orang yang tidak produktif atau tidak bermodal dianggap ”manusia kelas dua”...

Sisi buram dari kemajuan ekonomi yang teramat pesat itu adalah melubernya materialisme dan konsumtivisme yang seiring-sejalan dengan hedonisme. Ketiga paham yang saling melekat ini merupakan anak kandung dari ketidakmampuan menikmati kemajuan secara ”baik, bijak dan terukur”. Kultur hedonis merebak ke segenap penjuru sehingga orang berpikir, berbuat dan beraksi lebih dengan orientasi pada kesenangan menikmati hidup semata untuk diri sendiri, tanpa mempertimbangkan atau menenggang lagi realitas lain yang masih sangat pahit: kemiskinan yang mendera banyak manusia di Afrika dan sebagian Asia. Materialisme menjadikan manusia kehilangan apresiasi dan respek sejati terhadap ”citra manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan” (Kristen) atau melukai ”jati diri manusia sebagai khalifatullah” (Islam). Karakter budaya konsumtif sangat berbahaya karena menjadikan orang melupakan nilai-nilai kehidupan yang lebih hakiki dan fundamental, yang justru lebih memuliakan martabat manusia ketimbang kemajuan apapun di bidang ekonomi. Ekonomi sebagai ”sarana” atau kendaraan untuk meningkatkan peradaban, bukan malah melunturkan jati diri kemanusiaan. Jadi tanpa disadari, sebenarnya materialisme dan hedonisme merupakan pelecehan berat terhadap martabat luhur dan hak asasi manusia (HAM) yang justru diusung-usung Barat demi kepentingannya!

Demokrasi, Tribalisme dan Makin Banyaknya (Pecahan) Negara. Salah satu gelombang besar yang membelah dunia dan merembes ke segenap kawasan Bumi adalah demokratisasi. Hampir semua negara tidak bisa menghindar dari tekanan ’mega-trend’ demokrasi yang menjungkalkan banyak ”pemimpin besar dan lama berkuasa” dan kemudian tidak berdaya ketika negara-negara yang ”over-demokratis” terhempas dalam fragmentasi internal bahkan disintegrasi. Dalam konteks ini sangat menarik dan patut disimak apa yang menjadi sinyalemen John Naisbitt dalam ”Global Paradox”: ”Semakin besar demokrasi, semakin banyak jumlah negara di dunia. Di (olimpiade) Barcelona ada tim-tim yang mewakili 172 negara. Untuk olimpiade di Atlanta tahun 1996, para perencana mengharapkan partisipasi dari lebih 200 negara. Pada awal abad yang berikutnya, kita akan memiliki setidaknya 300 negara di dunia ini.”

Tulisan Naisbitt tersebut menggambarkan salah satu ”sisi buram” atau mungkin dapat juga kita sebut sebagai ”buah pahit” dari demokra(tisa)si. Menguatnya tribalisme dan primordialisme atau lokalisme merupakan salah satu cara suatu kelompok masyarakat wilayah atau suatu ethnik merespon bola liar globalisasi dengan demokrasi sebagai salah satu ’anak emas’nya. Semakin kencang demokrasi berhembus tanpa dibatasi dengan kesadaran Bela Negara atau menguatnya spirit nasionalisme, dikhawatirkan dapat mengencangkan pula kecenderungan untuk penguatan tribalisme atau lokalisme yang sekaligus membuka peluang bagi pemecahan atau pemisahan diri. Sebagai contoh aktual, PBB didirikan dengan 51 negara pada tahun 1945. Pada tahun 1960 sudah menjadi 100 negara anggota PBB dan pada tahun 1984 ketika Brunei Darussalam ikut bergabung, PBB sudah terdiri dari 159 anggota. Dalam dua setengah tahun sejak awal tahun 1991 hingga pertengahan tahun 1993, bertambahlah 25 negara – termasuk Estonia, Latvia dan Lithuania dan seterusnya – sehingga jumlah keseluruhan negara di dalam PBB mencapai 184. Beberapa negara baru (lebih tepat: pecahan dari ’negara induk’) pun menyusul masuk dalam perjalanan waktu selanjutnya.

Kita mungkin sependapat dengan Naisbitt bahwa dengan tersebarnya demokrasi secara luar biasa di dunia, orang – suku/etnis/daerah – melihat sebuah peluang untuk pemerintahan sendiri. Apalagi secara teoritis ”pemerintahan sendiri” merupakan (salah satu) pilar dari demokrasi. Lantas banyak orang atau suku di dunia ingin memanfaatkan peluang itu. Tribalisme yang kian mekar di mana-mana itu semakin subur karena ditunjang oleh kemajuan teknologi telekomunikasi di mana setiap pergerakan atau ”perjuangan menuju negara sendiri” oleh suatu suku/etnis/daerah dapat dipantau, dicontohi dan menjadi model bagi suku/etnis/daerah lainnya. Sebagai contoh, bekas Uni Soviet terdiri atas 140 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Yang mulanya satu negara tersebut belakangan pecah menjadi 15 negara dan dalam proses untuk akhirnya mungkin menjadi hingga 60 atau 70 negara.

Dalam konteks ini mari kita bayangkan apa yang (mungkin) bakal terjadi di Indonesia dengan lebih dari 300 kelompok ethnik yang berdiam di 3000-an pulau. Jika tidak dipagari dengan kesadaran Bela Negara dan dibentengi oleh nasionalisme yang kokoh-tangguh, siapakah yang bisa menjamin bahwa eksistensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesi ini dapat dipertahankan untuk selamanya?

2. Perkembangan Regional

Dalam era globalisasi, geoekonomi menjadi faktor penentu dalam analisis terhadap perkembangan lingkungan kawasan, karena perkembangan ekonomi kawasan pada gilirannya akan membawa pergeseran dalam memperhitungkan faktor Geopolitik dan Geostrategi. Harian Kompas tanggal 19 November 2007 menurunkan tulisan Bambang Prijambodo, Direktur Perencanaan Makro Bappenas yang mengupas perkembangan ekonomi empat negara yang pertumbuhan ekonominya sedang melaju cepat sehingga diperkirakan dalam tiga dekade yang akan datang akan melampaui kemampuan ekonomi negara-negara G-6. Keempat negara tersebut adalah Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC). Dalam tulisan tersebut diungkap bahwa data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan dalam tahun 1979-2005 ekonomi Cina tumbuh rata-rata 9,7 persen per tahun, sedangkan ekonomi India dalam tahun 1996-2005 tumbuh dengan rata-rata 6,3 persen per tahun. Data lainnya yang mengacu pada hasil riset Goldman Sachs, dengan tolok ukur PDB maka pada tahun 2050 kemampuan ekonomi BRIC akan meningkat menjadi 1,5 kali lipat G-6, selanjutnya Goldman memperkirakan PDB per kapita Cina pada tahun 2050 akan mencapai sekitar 31000 dollar AS.

Menguatnya postur dan prospek kemajuan ekonomi Asia. Diungkapkan juga bahwa pada 2025, diperkirakan Asia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, ekonomi Jepang, Cina dan India akan melampaui PDB AS. Dengan gambaran geoekonomi seperti ini diperkirakan ke depan secara berangsur kebijakan ekonomi, politik dan pertahanan Jepang dari yang selama ini condong ke Barat akan bergeser ke Asia seiring dengan makin kuatnya Cina dan India. Pada tahun 2050, PDB ketiga negara Asia itu akan meningkat menjadi 2,2 kali lipat PDB AS, ini belum memperhitungkan macan Asia lainnya seperti Korea Selatan, Singapura dan Taiwan, dalam dua dekade ke depan diperkirakan perdagangan antar negara-negara Asia akan meningkat luar biasa, padahal sebelumnya banyak bergantung pada pasar AS dan Eropa.

Peningkatan tajam kekuatan ekonomi Asia tersebut akan membawa dampak perubahan geopolitik, politik luar negeri dan kekuatan pertahanan yang selama ini didominasi oleh AS, secara berangsur-angsur akan terbagi dalam tiga kekuatan besar yaitu AS, Cina dan Rusia. Indikasi akan adanya perubahan ini telah tampak dari sekarang dengan makin progresifnya politik luar negeri Cina serta peningkatan tajam anggaran dan kekuatan pertahanan Cina.

Kemajuan Cina yang bergerak begitu cepat secara multidimensional – dengan pergerakan laju ekonomi yang sangat akseleratif sebagai motornya – tentu saja dapat berbuah positif maupun berdampak negatif bagi kawasan. Secara positif hal itu dapat menjadi mesin pendorong kemajuan kawasan termasuk dengan meningkatkan iklim kompetitif dan memacu pemberdayaan sektor usaha serta peningkatan pendidikan sebagai basis pertama proses kemajuan bangsa. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mencemaskan kekuatan militer Cina yang belum tentu bersikap ”bersahabat” – meskipun tidak harus juga ’bermusuhan’ (hostile) – dengan negara-negara di kawasan ini. Kemajuan kekuatan militer yang terlalu dominan dapat menyuburkan potensi persaingan tidak sehat bahkan gesekan antar-kekuatan di kawasan. Amerika Serikat sebagai rival utama dari luar kawasan pun akan terpancing untuk masuk (atau lebih tepat: tetap bermain di kawasan Asia). Maka bukan tidak mungkin hot spots yang dapat memancing Perang Dunia III akan berada di kawasan ini pula (perlu dirujuk kasus Cina-Taiwan sebagai contoh).

Kita perlu mencatat pula bahwa tantangan terbesar bagi sebagian utama kawasan Asia terutama Asia Tenggara dan Selatan adalah masih banyaknya kaum miskin yang mengalami kekurangan dan kesulitan pada segala aspek. Pada saat yang sama tingkat pendidikan rata-rata masih sangat rendah dan hal itu (biasanya dan hampir pasti selalu) korelatif dengan persoalan kemiskinan, kesehatan, mobilitas vertikal dan bahkan terorisme. Persoalan Myanmar yang masih sangat didominasi rejim represif-otoriter pun harus menjadi perhatian bersama yang seyogianya menjadi agenda ASEAN sebagai himpunan bangsa serumpun atau sekawasan.

Persoalan aktual lainnya adalah kita sering mencerca Barat (AS dan negara-negara maju lainnya) sebagai raksasa kapitalis dan pengekspor utama kapitalisme di dunia. Secara paradoksal-kritis justru beberapa negara Asia (bahkan Asia Tenggara) justru memamerkan praktik-praktik kapitalisme dengan pola dan wajah yang ”tidak kurang tamaknya” dibanding kapitalis Barat. Sebutlah kasus Temasek sebagai contoh, di mana raksasa telekomunikasi tersebut ’menyergap’ seluruh lahan bisnis telekomunikasi yang terkenal subur, mulai dari hulu hingga hilirnya. Masih ada contoh-contoh lain yang dapat dikemukakan untuk memperkuat sinyalemen ini.

”Five Power Deterrent Arrangement” (FPDA) masih perlu Diantisipasi. Harus diakui bahwa kekuatan militer kita masih jauh dari memadai dengan efek tangkal yang masih lemah pula. Di sisi lain kesadaran Bela Negara masyarakat kita pun masih belum memberikan harapan, dengan tingkat pemahaman yang rata-rata kurang/rendah pula terhadap masalah pertahanan (bandingkan, masalah RUU Komponen Cadangan yang merebak sebagai wacana publik di media massa, di mana terlihat mispersepsi, distorsi pemahaman dan disinterpretasi yang luas, termasuk di kalangan para pakar/pengamat).

Padahal secara regional kita harus menghadapi kemungkinan konflik baik politik maupun militer dengan (beberapa) negara tetangga, terutama yang tergabung dalam FPDA itu. Konflik terbatas dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia sangat mungkin manakala sengketa perbatasan tidak dapat diselesaikan secara politik di meja diplomatik. FPDA yang dibentuk pada 16 April 1971 merupakan kelanjutan dari kerjasama pertahanan ANZUK yang dibentuk untuk membantu Malaysia dalam menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. Hingga saat ini FPDA belum dibubarkan, bahkan mereka masih menggelar latihan-latihan bersama secara bilateral maupun multilateral. Integrasi Pertahanan Udara IADS (Integrated Air Defence System) yang terbentuk pada 1 Desember 1971 dan berpangkalan di Butterworth-Malaysia yang dipimpin Australia tetap beroperasi hingga kini. Australia, New Zealand, Inggris, Singapura dan Malaysia secara rutin mengirim unsur pertahanan udaranya untuk di-deploy dan selalu standby secara bergantian. Dengan masih eksisnya FPDA, perlu diantisipasi kemungkinan terjadi konflik bersenjata dengan salah satu anggotanya yang mengakibatkan Indonesia pada posisi ”dikeroyok”.

3. Perkembangan Nasional

Menilik wajah Indonesia dari konteks kekinian dapat dipahami bahwa negeri ini sangatlah memikat atau ”seksi” untuk didekati, digarap dan dieksplorasi oleh berbagai kekuatan asing. Posisi strategis-geografisnya disertai keanekaragaman sumber daya alam berupa serbaneka mineral dan kekayaan alam lainnya sangatlah menggoda. Demikian pula pluriformitas multiaspek yang sangat luas dan lebar membuka ruang terbuka bagi beredarnya berbagai kepentingan domestik maupun asing atau perkawinan keduanya.

Secara ringkas-padat, dari perspektif assessment Lingstra kita dapat memotret wajah Indonesia (keindonesiaan) dari dua optik yakni:
Karakteristik alamiah-kodrati. Tanah air kita memiliki tiga karakteristik utama yaitu secara geografis sebagai negara kepulauan yang terletak pada “posisi silang” antara dua benua dan dua samudra; memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah; serta secara demografis memiliki keanekaragaman yang sangat luas dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan seperti ras/etnik, agama, bahasa, kultur, sosial, ekonomi dan lain lain.

Salah satu konsekuensi dari ciri letak strategis dan kekayaan SDA yang melimpah adalah masuknya berbagai kepentingan asing (regional dan global) ke dalam negeri kita. Pergesekan antar berbagai kepentingan asing tersebut – selain aneka kepentingan internal/domestik pula – dapat melahirkan pelbagai dampak negatif bagi bangsa-negara RI. Sedangkan ciri pluriformitas selain menyimpan berbagai kekayaan bangsa juga sekaligus mengandung berbagai potensi dan sumber konflik. Singkatnya, tidak ada satu aspek pun dari kehidupan bangsa kita yang tidak mengandung potensi konflik yang dapat bermuara pada bahaya disintegrasi.

Kondisi Aktual. Secara obyektif-kritis dan jujur harus diakui bahwa kondisi faktual kebangsaan kita dewasa ini masih menyimpan pertanyaan besar: akan (dibawa) ke manakah negeri dan bangsa ini? Pertanyaan ini berangkat dari realitas kontemporer tatkala sebagian masyarakat kita termasuk elite politik semakin ‘nyaman’ dalam perangkap neoliberalisme/neokapitalisme yang ternyata menyuburkan neofeodalisme, sehingga memacu perilaku berburu kekuasaan (power-oriented). Demikian pula demokrasi sering disalahartikan atau terlampau ’didewakan’ sebagai tujuan semata sehingga atas nama demokrasi, orang bisa berbuat apa saja untuk maksud apapun. Benar bahwa makna adagium ”Demokrasi adalah nilai” namun nilai apapun tidaklah diterapkan dalam ’ruang hampa’ (vacuum) melainkan dalam suatu ”ruang kehidupan bangsa yang hidup dengan segala kondisi khas dan karakteristik lokalnya”. Karena itu universalisasi suatu model demokrasi (misalnya demokrasi liberal) sebagai suatu nilai ”universal dan absolut”, tentu tidaklah tepat, terlebih lagi bagi Indonesia yang spektrum kebhinekaannya teramat luas. Maka lebih bijak bila makna demokrasi dihayati secara utuh baik sebagai proses dan sarana maupun juga tujuan. Misalnya Pancasila yang sila keampatnya demokrasi, maka sebaga Jati Diri Bangsa Indonesia adalah ”tujuan” ideal yang ingin dicapai melalui, antara lain, ”jalan” demokrasi itu sendiri sehingga harus dicegah jangan sampai ’jalan’ (yang keliru dipilih dan ditempuh) justru menjadi faktor penghambat mencapai tujuan.

Di satu sisi Hukum belum sepenuhnya ditegakkan demi tercipta tertib sosial (social order) yang memungkinkan terselenggaranya demokrasi itu. Isu HAM masih menjadi ‘senjata’ untuk mencari kesalahan atau saling menuding, bukan justru dipromosi, diproteksi dan diaktualisasikan sebagai ekspresi tertinggi dari kualitas hidup manusia sehingga harus menjadi acuan/tujuan hukum dan demokrasi. Sementara itu, dalam proses mengawal, mengarahkan dan mengelola seluruh proses ini, kepemimpinan (leadership) merupakan faktor penting dan strategis apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, yang masih rapuh bangun kenegaraannya dan sangat kuat pula budaya feodalisme dan paternalisme-nya. Namun dari sudut kekinian, Indonesia sedang mengalami “problem institusional” yang menghambat proses mencapai tujuan tersebut. Ringkasnya, persoalan besar menyangkut institusi dan kepemimpinan dapat diurai sebagai berikut.
Pertama, menyangkut institusi. Sebagai pilar demokrasi tampaknya Parpol, DPR dan MPR masih perlu waktu dan upaya keras untuk dapat berfungsi sepenuhnya. Dengan muatan feodalisme, orientasi kekuasaan dan fanatisme golongan yang kental, kita sulit mengharapkan Parpol tampil sebagai agen perubahan dan pilar demokrasi yang efektif. Karena DPR berbasiskan Parpol (dari segi rekrutmen dan pembinaan), maka ciri atau karakter Parpol pun merembes ke Senayan (DPR) yang membuat kebanyakan anggota DPR tampil sebagai wakil Parpol, bukan wakil rakyat. Demikian pula lembaga hukum seperti Komisi Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Polri dan Kejaksaan selain masih mengalami kerancuan fungsional sehingga tidak mencerminkan adanya koordinasi dan keserasian juga masih dihinggapi symptom kerapuhan institusional dan kultural (ethos kerja dan pengabdian yang rendah, sarat kepentingan dan berbau KKN), sehingga sulit menjadi benteng keadilan dan hukum. Dengan amandemen UUD 45 yang terkesan distortif dan menjauh dari spirit dasarnya serta banyaknya produk UU yang tumpang-tindih, tambal-sulam di sana-sini, betapa beratnya kondisi dan upaya penegakan hukum dan HAM di negeri ini.

Kedua, soal kepemimpinan (leadership) – bukan hanya kepemimpinan nasional tetapi ethos dan kualitas kepemimpinan di segala lini – sudah sering diperbincangkan orang. Tapi perlu ditegaskan lagi bahwa solusi permasalahan bangsa sangat tergantung pada kemampuan, keberanian dan ketegasan dalam menghadapi, mengelola dan mengatasinya. Dengan demikian dapat segera dilakukan upaya-upaya terapis-solutif yang perlu dan urgen meski tidak populis sekalipun. Kemandulan institusional sebagai akibat kerusakan moral dan jati diri bangsa serta rapuhnya kepemimpinan tersebut mengakibatkan Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah pelik menyangkut kehidupan bangsa termasuk potensi disintegrasi.

Globalisasi, Demokratisasi dan Integritas Bangsa. Potensi dan ancaman disintegrasi bangsa ini justru kian terbuka dalam arus globalisasi sekarang ini. Sebagai arus besar (megatrend) yang dengan gencar melanda seluruh dunia, Indonesia pun tentu sulit bahkan tidak mungkin menghindar dari serbuan globalisasi dengan segala dampak, buah dan implikasinya. Dari segi ideologi kian gencar liberalisme/kapitalisme menawarkan ”sorga ekonomi” bagi para investor dan kaum kapitalis. Sebagai respons – yang sering tidak seimbang sehingga kerap berujung ’kekerasan berdarah’ – terhadap arus utama tersebut, muncul paham fundamentalisme-radikalisme yang kian menguat pula, termasuk yang memanifestasi secara ekstrim-destruktif berupa terorisme. Kemiskinan yang kronis, kultur yang rapuh dan tingkat pendidikan yang rendah membuat sebagian daerah di negeri kita mudah digarap menjadi ’pabrik’ teroris, tidak lagi sekadar ’agensi’.

Akan halnya demokrasi, di satu sisi kita perlu mengapresiasi manfaatnya sebagai salah satu alat/sarana/jalan (tool/way) untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 45. Tidak sedikit kemajuan berbagai bidang yang dibuka oleh keran demokrasi, seperti partisipasi politik, kemajuan HAM dan kebebasan pers (yang sayangnya malah kebablasan sehingga tidak mengedepankan fungsi informatif, edukatif dan komunikatif secara benar-tepat-seimbang). Namun, di sisi lain demokratisasi di Indonesia bukannya tidak mengandung masalah, atau setidaknya potensi masalah besar.

Sekadar contoh, dalam proses demokratisasi di Indonesia telah berkembang persepsi bahwa Indonesia telah mengalami sukses besar dan berada pada peringkat atas dalam jajaran negara-negara demokrasi, sehingga sistem demokrasi (“liberal”) harus terus dikembangkan. Pada sisi lain, kultur demokrasi di kalangan masyarakat (termasuk elite) masih jauh dari baik sehingga ada gap besar antara sistem demokrasi yang dikembangkan dengan kultur masyarakat. Dengan demikian kalau persepsi sukses ini terus dikembangkan di tengah masyarakat yang kulturnya tidak mendukung maka hasilnya adalah anarkhisme yang setiap hari dapat kita pantau lewat media masa. Pada saat yang bersamaan berlangsung pula upaya pelemahan terhadap institusi TNI yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan bungkus tuntutan terhadap reformasi internal TNI. Hal ini tidak mengherankan mengingat TNI merupakan institusi kenegaraan yang solid dan senantiasa ’komit’ untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Sementara itu LSM yang berorientasi pada masalah kebangsaan belum cukup kuat dan juga masih sangat sedikit, sehingga civil society dalam masa transisi demokrasi ini lebih dikuasai oleh LSM yang orientasinya belum jelas bahkan tidak sedikit dari mereka yang berorientasi pada kepentingan asing. Kondisi ini sangat membahayakan persatuan bahkan eksistensi bangsa karena dibayang-bayangi disintegrasi.

Secara faktual pun kita harus mengakui masih lemahnya kekuatan dan kemampuan TNI. Meskipun Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) telah ditetapkan sebagai doktrin nasional tentang pertahanan negara, namun kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama justru masih jauh dari memadai. Akibat keterbatasan dana, sulit bagi TNI untuk melakukan program pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang cukup optimal. Padahal secara teoritis-universal, kekuatan militer yang memadai merupakan deterrent power yang ideal secara multi-perspektif sehingga, antara lain, mampu meningkatkan daya-tawar (bargaining position) kita dengan negara lain secara politik dan ekonomi serta menegakkan citra dan kehormatan bangsa di mata internasional.

Di masa Orde Baru, luasnya cakupan kendali negara (state scope) masih bisa diimbangi oleh kapasitas negara (state capacity) untuk melakukan enforcement — di era Reformasi, cakupan negara tetap luas—untuk tidak mengatakan kian meluas karena terjadinya pelipatgandaan institusi negara dan pelbagai peraturan daerah. Namun demikian, terjadi penurunan dalam kapasitas negara untuk melakukan penegakkan aturan-aturan tersebut, sehingga menimbulkan kekusutan dan ketidakpastian terutama bagi para pelaku ekonomi-politik terkait. Sebagai misal, gejala pemekaran daerah dan munculnya aneka Perda syariah di sejumlah propinsi dan kabupaten, juga berbagai Perda tentang peningkatan pendapatan pemerintah daerah (Pemda). Kesemua berkembang nyaris tanpa terkendali karena lemahnya kapasitas negara.
Neoliberalisme dan Ekonomi Nasional. Transisi demokrasi, dengan keterbukaan bagi partisipasi politik warga negara dan aktor-aktor internasional, kerapkali merangsang kebijakan pro-neoliberalisme dalam perekonomian. Hal ini ditandai oleh privatisasi perusahaan-perusahaan negara dan perluasan peran pasar serta lembaga-lembaga keuangan internasional.

Kebijakan neolib sangat kuat mewarnai Indonesia sejak krisis moneter, seperti tercermin dalam agenda IMF untuk Indonesia. Inti kebijakan ini adalah menempatkan pemerintah semata-mata sebagai regulator dan bukan sebagai aktor dalam dunia usaha. Di samping itu, pemerintah juga dipaksa untuk mengikuti kecenderungan global, khususnya membuka pasar domestik bagi kegiatan usaha asing (globalisasi). Kebijakan pro pasar itu tercermin dalam serangkaian kebijakan liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, deregulasi serta debirokratisasi. Kendati kebijakan ini sudah ada sejak dekade 1980-an namun terasa sekali pemaksaannya sejak masa krisis melalaui LoI (Letter of Intens) Indonesia dengan IMF.

Implementasi kebijakan tersebut di atas ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan serius. Pertama, konsumen merasa dirugikan karena harus menghadapi fluktuasi harga internasional (dampak liberalisasi perdagangan). Hal ini menjadi problematis karena menyangkut produk-produk sembako. Harga gula, beras, dan minyak goreng bisa melambung tinggi. Situasi ini juga tidak menguntungkan pengusaha domestik, karena mereka juga tertekan oleh produk impor.

Kedua, gejala deindustrialisasi makin memburuk. Hal ini karena industri nasional tidak mendapat insentif apa-apa dari pembukaan pasar dalam negeri yang berlebihan. Industri yang mengalami tekanan berat adalah tekstil, rotan, kayu, pupuk, baja, dan sebagainya. Karena masalah ini, secara perlahan pemerintah akhirnya berusaha mengurangi dampak liberalisasi yang berlebihan tersebut. Kebijakan pro rakyat kembali ditegakkan. Diantaranya adalah Pertama, memperkenalkan kembali kebijakan tata niaga. Ekspor dan impor produk tertentu dibatasi, misalnya untuk beras, gula, rotan, produk alas kaki dan lainnya. Kedua, membenahi regulasi. seperti penerbitan UU Tenaga Kerja yang sangat pro buruh.
Akan tetapi, kebijakan pro rakyat ini bersifat ambigu (mendua karena ragu). Hal ini karena desain kebijakannya memang berjangka pendek, yaitu bagaimana menenangkan rakyat dari gejolak harga. Repotnya, kebijakan inipun justru menguntungkan kekuatan oligopoli pengusaha lama. Siapa yang diuntungkan oleh kebijakan tata niaga gula, siapa yang diuntungkan dari program stabilisasi harga beras. Yang sangat diuntungkan justru kaum pedagang oligopolis yang jumlahnya hanya segelintir itu.

Kebijakan yang bersifat ambigu tersebut juga tercermin dari masih bercokolnya kebijakan yang sangat pro neoliberal. Misalnya UU Migas, UU Sumber Daya Air dan UU Listrik (UU Migas dan Listrik sudah dibatalkan MK). Termasuk UU Penanaman Modal yang baru saja disahkan. Sekarang ini, pemerintah sedang giat mengurangi keruwetan birokrasi untuk memfasilitasi kekuatan modal.

Hingga sekarang, belum ada upaya serius untuk mengatasi masalah struktur ekonomi yang dikuasai kaum oligopolis, keterasingan UKM terhadap gemuruh modal besar, hingga ketimpangan antar daerah yang sangat mencolok.

Pendeknya, politik ekonomi pemerintah masih penuh ambigu. Di satu sisi, berusaha pro rakyat (populis) namun di sisi lain mengakomodasi kebijakan pro neolib. Kesimpangsiuran inilah yang menyebabkan dunia usaha kita masih carut-marut.

4. Persepsi dan Potensi AncamanDengan mencermati dan menelaah Lingstra dari perspektif global, regional maupun nasional kita dapat menginventarisasi berbagai potensi ancaman dan mengelaborasi langkah-langkah antisipatifnya. Terlebih dahulu kita dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi beraneka masalah bangsa yang dapat menjadi potensi ancaman, sekadar contoh dapat disebutkan antara lain:

Aspek Ideologi
a. Makin berkembang paham yang bertentangan dengan Pancasila. Belakangan ini terlihat munculnya kembali ideologi yang bersifat imperial-global seperti neoliberalisme/kapitalisme, khilafahisme, American evangelism yang radikal, New Left, juga berbagai ideologi lama dalam wajah baru. Ideologi ini direspon oleh menguatnya fenomena fundamentalisme-radikalisme yang secara ekstrim termanifestasi dalam terorisme. Berbagai warna ideologis tersebut berpotensi destruktif terhadap keutuhan dan keamanan nasional.
b. Lunturnya wawasan dan ethos kebangsaan. Dari pengamatan maupun penelitian yang dilakukan berbagai pihak (setidaknya berdasarkan hasil penelitian sebuah lembaga konsultan asing dari AS yang pernah diminta melakukan penelitian tentang hal ini pada era pemerintahan sebelumnya ), disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi, kelunturan semangat dan wawasan kebangsaan yang cukup luas khususnya di kalangan generasi muda. Sebaliknya telah berkembang pula paham materialisme, konsumerisme dan hedonisme yang melanda hampir semua lapisan masyarakat.

Bidang Politik
a. Masih mengentalnya tendensi feodalisme, termasuk fenomena berburu kekuasaan dan materi (ada istilah “power seeking politicians” dan “rent seeking bureaucrats”).
b. Masih kencangnya kecenderungan fanatisme golongan (dengan prinsip “apapun yang terjadi, kelompok/partai/golongan saya yang harus menang” – jadi spirit “kekitaan” yang digemakan Sumpah Pemuda 1928 telah berbalik menjadi “kekamian” bahkan “keakuan”). Hal ini merapuhkan soliditas dan solidaritas nasional yang akan berkontribusi bagi mudah rapuh-ambruknya bangunan kebangsaan.
c. Anarkisme, antara lain akibat ketidakadilan dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan tata pemerintahan demi kesejahteraan bersama.
d. Potensi dan ancaman Separatisme. Hingga kini benih separatisme belum sepenuhnya padam di negeri ini terutama di beberapa wilayah rawan seperti Aceh, Papua dan Maluku. Efek negatif dari otonomisasi berupa semangat kedaerahan yang berlebihan (lokalisme overdosis) pun dapat membuka pintu bagi semangat separatisme.

Bidang Sosial Budaya
a. Simptom disorientasi. Kondisi faktual – yang juga merupakan buah dari globalisasi dan perubahan mondial -- memperlihatkan bangsa kita mengalami disorientasi, seakan tidak jelas lagi apa yang akan dituju atau ke arah mana bangsa ini akan bergerak/dibawa. Bukan tidak mungkin, simptom disorientasi ini sengaja direkayasa dan diinginkan oleh kaum kapitalis asing agar negeri kita lebih mudah dikendalikan demi kepentingannya.
b. Dari aspek mentalitas/moral bangsa, makin merebak paham materialisme, konsumerisme, hedonisme dan permisivisme. Hal ini melemahkan daya tahan bangsa atau ketahanan nasional kita. Dalam situasi ini berkembang-biak fenomena negatif power-seeking politicians dan rent-seeking bureaucrats yang pada umumnya memberhalakan paham pragmatisme sempit, materialisme, hedonisme dan konsumtivisme.

Bidang Hukum
a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). KKN telah menjadi virus mematikan yang menjalar hampir ke semua lini kehidupan bangsa. Oleh karenanya penegakan hukum secara tegas dan konsisten (yang hingga kini masih dinilai belum memadai) merupakan tuntutan mutlak.
b. Kejahatan ekonomi terhadap negara berupa penyelundupan, pencurian ikan, pembabatan hutan, penggelapan pajak, pencucian uang dan berbagai tindakan illegal lainnya mengakibatkan kerugian negara yang sangat massif.
c. Sindikasi Narkoba. Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) merupakan bahaya serius yang mengancam masa depan serta peradaban suatu bangsa maupun umat manusia pada umumnya dengan terlebih dahulu menghancurkan generasi muda. Sindikasi narkoba merupakan “ancaman dengan wajah modern” terhadap keamanan dan ketahanan nasional.
d. Terorisme – yang sebenarnya dapat masuk dalam kategori Ideologi, Politik, Hukum, Sosial Budaya (pendidikan dan agama), Ekonomi dan Pertahanan; dengan kata lain bersifat multi-aspek -- merupakan ancaman nyata yang berpotensi akan ”panjang umur”nya di republik ini dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, distorsi/misinterpretasi pemahaman agama yang mudah dibelokkan ke arah radikalisme pada segelintir umat, dan juga sebagai ”jawaban putus asa” terhadap paham materialisme dan liberalisme yang mencengkeram.

Bidang Ekonomi
a. Akibat ketergantungan tinggi kepada bantuan ekonomi asing (kita sangat minus dari segi kemandirian), kian lama kita semakin lumpuh dalam jeratan utang yang semakin menumpuk. Penjajahan dalam wajah baru ini membuat bangsa kita kian terpuruk di mata internasional.
b. Bertambahnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya angka pengangguran. Hal ini mempengaruhi ketahanan dan kekuatan bangsa dari berbagai aspek, karena “kemiskinan (termasuk kemiskinan jati diri) merupakan akar dari hampir semua persoalan kemanusiaan dan kebangsaan”.

Bidang Pertahanan
a. Separatisme. Persoalan separatisme memang termasuk isu multidimensional, terutama politik, ekonomi dan hukum. Namun manakala sudah berwujud pemberontakan bersenjata (armed rebellion) atau insurgency masalah tersebut sudah masuk domain pertahanan sehingga merupakan tugas, peran dan tanggung jawab TNI untuk menghadapi dan mengatasinya.
b. Terorisme. Selama ini terorisme lebih banyak ditangani oleh Polri karena belum bersifat ’beyond capacity’-nya kepolisian. Namun tatkala terorisme telah menjadi kejahatan lintas-negara dengan skala yang luas dan intensitas yang tinggi, militer (TNI) sudah dapat ”masuk” untuk ikut menangani baik dalam aspek pencegahan maupun penanggulangannya.
c. Masalah perbatasan. Sebagai suatu persoalan klasik sangat mungkin masih akan ada gesekan atau konflik dengan negara-negara tetangga menyangkut perbatasan, apalagi kalau dikaitkan dengan masih eksisnya forum pertahanan FPDA. Kasus Ambalat dan Sipadan-Ligitan merupakan contoh yang tidak boleh dilupakan. Demikian pula persoalan internal Timor Leste yang masih akan berlarut dalam jangka panjang sangat mungkin bermuatan potensi konflik, apalagi kita ketahui bahwa faktor Australia dan AS (juga Portugal meski tidak se’berbahaya’ kedua negara tersebut) sangat berpengaruh dalam perkembangan domestik negara mini tersebut ke depan.
d. Sikap ’over-acting’ negara adikuasa (AS) yang merasa diri sebagai ”polisi dunia” sehingga secara unilateral ataupun multilateral dapat melakukan agresi, invasi dan okupasi seperti yang terjadi di Irak, Afganistanan dan beberapa negara lainnya. Hal ini perlu dijadikan ”perhitungan dan pertimbangan strategis” karena ancaman itu dapat menjadi nyata, sementara kekuatan pertahanan kita masih sangat rapuh.
Secara akumulatif-negatif semua hal itu dapat melahirkan ancaman potensial yang perlu diwaspadai, yakni “fragmentasi bahkan disintegrasi bangsa”.
Sumber :

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Peran TNI-AD Dalam Melindungi Segenap Bangsa Dan Tumpah Darah Indonesia

Bagian 1


Umum

Tulisan ini merupakan rangkuman dari pemikiran para Purnawirawan TNI-AD yang diungkapkan dalam Sarasehan TNI-AD pada tanggal 9 dan 10 November 2007 di Akmil Magelang dalam rangka memberikan masukan kepada TNI-AD untuk memecahkan masalah bangsa yang sedang dihadapi saat ini terutama mengemukakan peran TNI-AD dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah mengandung pengertian melindungi eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk segenap komponen bangsa dan seluruh kekayaan alamnya serta kekayaan nilai-nilai bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh segenap pendiri negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Nilai-nilai yang harus dilindungi dan dipertahankan seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah, antara lain, kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, Cita-cita dan Tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan way of life bangsa Indonesia, karena nilai-nilai tersebut bersifat final dan merupakan “harga mati” yang harus dipertahankan oleh seluruh bangsa khususnya alumni Akmil.

Dalam perjalanan sejarahnya selama 62 tahun NKRI telah mengalami berbagai ujian dan cobaan antara lain pernah berganti bentuk negara dari NKRI menjadi negara serikat RIS (Republik Indonesia Serikat), perubahan konstitusi dari UUD 45 menjadi UUD RIS dan kembali lagi ke UUD 1945 (Dekrit 5 Juli 1959), selanjutnya diamandemen pada tahun 2002 namun namanya tetap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan Pimpinan Negara dari Presiden Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI yang keenam, namun NKRI tetap berdiri walaupun beberapa kali mengalami pembusukan/pengeroposan oleh oknum yang menginginkan perubahan bentuk negara, pergantian ideologi negara, dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi NKRI dapat dipertahankan karena masih ada komponen bangsa yang secara konsisten ingin mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kita menyadari bahwa pada saat terjadi proses amandemen UUD 1945, TNI (dalam hal ini fraksi TNI) pada saat itu tidak dapat menahan arus reformasi yang didorong semangat dan keinginan untuk melakukan perubahan secara mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perubahan konstitusi negara, walaupun kita sadar bahwa perubahan UUD 1945 tersebut telah menyebabkan memudarnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945 bahkan telah memojokkan ideologi Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab moral bagi TNI (TNI-AD) untuk berjuang mengembalikan UUD 1945 kepada semangat dan nilai dasar dalam Pembukaannya.

Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional telah banyak mempengaruhi kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Arus globalisasi yang mengusung “demokratisasi” telah membawa nilai-nilai baru ke dalam kehidupan bangsa Indonesia dan acapkali nilai baru tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia, sehingga akhirnya nilai yang dibawa oleh globalisasi tersebut muncul sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan yang paling banyak terjadi pada perjalanan sejarah Indonesia adalah pasca reformasi (tahun 1998) yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik karena pengaruh dari perubahan lingkungan strategis maupun perubahan paradigma di dalam negeri, antara lain ideologi Pancasila sudah tidak dipandang dan dipraktekkan sebagai way of life, kehidupan politik sudah banyak diwarnai oleh paham demokrasi liberal, aspek ekonomi juga lebih didominasi oleh pengaruh kapitalis liberal. Euforia reformasi telah membawa kita kepada suatu tatanan kehidupan yang hampir tidak dikenal pada awal pendirian NKRI, bahkan euforia tersebut telah mendorong beberapa politisi untuk mengubah bentuk negara menjadi Negara Federal dan bahkan ada sekelompok bangsa Indonesia yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Kelompok/anasir yang menghendaki perubahan terhadap NKRI berusaha untuk memanfaatkan setiap kelemahan pada segala aspek kehidupan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Namun mereka pun menyadari kekuatan terbesar yang secara gigih akan mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah TNI, dan oleh karenanya kelompok ini akan terus berusaha untuk meminimalkan peranan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apalagi euforia reformasi yang kebablasan telah menjadikan TNI sebagai obyek hujatan dan gugatan publik, tanpa memperhatikan aspek obyektivitas dan proporsionalitas. Jatidiri TNI yang mengalami degradasi bahkan erosi akibat penyalahgunaan demi kepentingan kekuasaan menemukan “fase terburuk” dalam periode euforia reformasi tersebut. Dalam kondisi itu segelintir keompok orang semakin gencar berupaya menghapuskan peran dan keberadaan Komando Teritorial. Hal ini antara lain merupakan tantangan bagi TNI untuk dapat mengembalikan jatidiri TNI dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Netralitas TNI untuk tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik (dan juga tidak lagi berpolitik praktis) telah berkembang sedemikian rupa sehingga tanpa disadari menjadi “kelengahan” TNI terhadap upaya sistematis memecah-belah bangsa dan NKRI oleh pihak tertentu.

Menyadari ancaman yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini, jika tidak disikapi dengan benar dan tegas, bukan mustahil suatu saat NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan hilang dan digantikan oleh bentuk negara lain atau terpecah-pecah akibat proses pembusukan dari dalam dan meningkatnya kecenderungan separatisme. Oleh karena itu, milik kita yang paling berharga yaitu kemerdekaan dan kedaulatan harus tetap dijaga dan ditegakkan dengan terlebih dahulu menyatukan tekad untuk mempertahankan dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia yang hidup dalam naungan NKRI dari segala bentuk ancaman yang saat ini sedang melanda kehidupan bangsa Indonesia.

Mengingat demikian kompleksnya ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (meliputi ancaman militer dan non-militer) maka upaya untuk mempertahankan NKRI harus melibatkan semua komponen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspeknya yang terkoordinir dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang komprehensif -- dikenal dengan Sishankamrata.

TNI-AD sebagai bagian dari kekuatan bangsa Indonesia baik sebagai kekuatan pertahanan (Darat), kekuatan moral maupun sebagai kekuatan kultural sejak dibentuknya pada tanggal 5 Oktober 1945 tidak pernah berubah/berkurang kesetiaannya kepada negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Oleh karena itu TNI-AD harus mengambil peran dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI yang harus dilakukan bersama dengan kekuatan TNI lainnya dan segenap komponen bangsa lainnya.

Maksud dan Tujuan

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan masukan kepada pimpinan TNI-AD tentang hakikat ancaman yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia baik yang disebabkan oleh perkembangan global, regional maupun nasional, dan relevansi Sishankamrata dalam mengatasi ancaman terhadap bangsa Indonesia tersebut serta peranan TNI-AD dalam pelaksanaan Sishankamrata guna menghadapi ancaman tersebut dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, tulisan ini pun bertujuan memberikan saran kepada Pimpinan TNI-AD guna menyempurnakan Postur TNI-AD dan komponen pendukungnya agar dapat melaksanakan tugas pokok TNI-AD dalam pelaksanaan Sishankamrata dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sumber :
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=267&type=8

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SENYUM DAN SALAM KHAS GARUDA UNTUK PERDAMAIAN LIBANON

SENYUM DAN SALAM KHAS GARUDA UNTUK PERDAMAIAN LIBANON


“Acap kali ku pandang rangkaian kata mutiara “Beginning with smile for peaceful Lebanon” yang menghiasi indahnya Taman Air Garuda, teringat diriku akan setiap tamu dan pengunjung compound Adshit Al Qusayr yang langsung tersenyum damai seraya memandang tulisan itu. Di saat yang sama, ingatanku juga mengarah pada motto Garuda UNIFIL yakni “How to win the heart and the mind of the Lebanese”. Dan di hari ini kebanggaanku semakin memuncak ketika beberapa warga kota Zahlah meneriakkan kata “GARUDA” kepada rombongan Perwira UNIFIL, termasuk diriku di dalamnya, dengan komposisi mayoritas berasal dari negara Eropa yang tengah menikmati perjalanan TOUR LAF dan secara serempak membalasnya dengan salam yang sama, “GARUDA”.

Cuplikan di atas adalah sepenggal catatan yang tertulis dalam buku harian seorang perwira TNI yang sedang mengemban tugas menjalankan misi perdamaian PBB di Libanon, di bawah naungan UNIFIL (United Nations Interim Force In Libanon).


Sebegitu besarkah pengaruh kata yang menjadi salam para peacekeeper asal Indonesia ini?  Hal apa yang membuat nama lambang negara tercinta Indonesia ini menjadi begitu kesohor di negeri Kahlil Gibran ini? Artikel ini akan mengantar para pembaca mengenal lebih dekat, pengabdian para anak bangsa yang tengah mengemban misi negara untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, nun jauh di sana , di Libanon.

Perang 34 hari pada tahun 2006 telah mengantar PBB mengeluarkan Resolusi nomer 1701 yang melatari pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dengan nama sandi Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII. Sebelumnya telah terjadi 3 kali rotasi penggantian pasukan Indonesia , sehingga kontingen yang sedang menjalankan misi saat ini dinamakan Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL (Indonesian Battalion).

Tingginya apresiasi yang diberikan kepada kontingen Indonesia memungkinkan Indonesia menambah jumlah kekuatan peacekeeper di Libanon, sehingga pada penghujung tahun 2009, Indonesian Battalion (Indobatt) mendapat penebalan pasukan, semula terdiri dari 4 Kompi Mekanis dan 1 Kompi Pendukung, menjadi 5 Kompi Mekanis dan 1 Kompi Pendukung serta penambahan awak dan teknisi ranpur sebanyak 18 orang, sehingga akumulasi prajurit Indobatt saat ini berjumlah 1018 orang.

INDOBATT sebagai Peacekeeper

Ada beberapa ciri kontingen Indonesia sekaligus jawaban atas pertanyaan mengapa Kontingen Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat dan diterima dengan hangat oleh warga Libanon. Ciri ini sesungguhnya merupakan warisan para leluhur kita sebagai sebuah kearifan budaya yang telah mendidik kita menjadi salah satu bangsa paling ramah di dunia,  jawabannya adalah SENYUM, SALAM dan SAPA. (Berdasarkan hasil survei The Smiling Report 2009, Indonesia adalah negara paling murah senyum di dunia dengan skor 98%  serta skor yang sama (98%) untuk salam).   Ketiga formula rahasia tersebut telah mengakar di lubuk sanubari para Prajurit Garuda. Tak heran jika ketika kendaraan milik Indobatt melintas di tengah perkampungan, masyarakat akan melambaikan tangan sambil meneriakkan kata “GARUDA”. Sebab, Prajurit Garuda sudah memulainya sebelum orang lain melambaikan tangan.

Selain ketiga formula tersebut, berbagai program pemulihan rasa trauma pasca perang menjadi jurus lain kontingen Indonesia dalam memenangkan hati dan fikiran masyarakat Libanon. Di lingkungan misi PBB dimanapun berada, aktifitas pemulihan tersebut termuat dalam sebuah program kerja bernama CIMIC (Civil Military Coordination) atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Pembinaan Teritorial. Program-program tersebut diantaranya pemberian pelatihan keterampilan terapan seperti perbengkelan, pendidikan komputer bagi anak usia sekolah bahkan bagi ibu rumah tangga, medical assistance dan nursing, kerja bakti pembersihan lingkungan bersama masyarakat atau hanya sekedar membantu sebuah mobil masyarakat yang terkepung oleh hujan salju. Indobatt lebih mengedapankan sentuhan kemanusiaan secara langsung daripada program–program pembangunan yang bernilai ratusan atau bahkan ribuan dolar. Mungkin hal ini pula yang membedakannya dengan program Cimic yang banyak dikembangkan oleh kontingen negara lain.  Satu-satunya program Cimic yang cukup bernilai ekonomi hanyalah Smart Car, wahana multimedia keliling sumbangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 serta Mobile Library hasil kreasi Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-D pada tahun 2009 untuk memelihara minat baca para prajurit. Selebihnya adalah kegiatan-kegiatan kreatif ringan biaya namun menyentuh sisi kemanusiaan rakyat Libanon. Mungkin hanya Indobatt yang mengunjungi rumah seorang gadis miskin dan lumpuh, dengan membawakan sekotak coklat dan sebatang lilin, kemudian merayakan ulang tahun gadis tersebut bersama prajurit Indobatt. Setelah itu, hanya tangis haru keluarga Maryam (nama gadis lumpuh tersebut) yang kemudian terbang menjadi buah cerita dari mulut ke mulut dan melambungkan citra positif Indonesia di tengah-tengah masyarakat Desa Deir Sirian Libanon. 

INDOBATT sebagai Duta Budaya Indonesia

Ditengah rasa rindu akan tanah air, senandung angklung  terasa sangat indah ketika tangan-tangan terampil yang biasa memegang senjata kali ini  memetik bilah–bilah bambu tersebut menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta karya sang maestro musik legendaris Ismail Marzuki. Rasa itu kemudian terasa semakin hangat ketika untaian bilah–bilah bambu tersebut mengeluarkan instrumen lagu You Rise Me Up, tembang yang dilantunkan oleh penyanyi pria asal Los Angeles, Josh Groban.  Namun itulah arti sebuah inovasi. Ditengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan misi perdamaian di Libanon, Indobatt tidak pernah lupa untuk mengenalkan Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui budaya.  Bahkan, masyarakat Libanon sendiri seolah tidak percaya ketika nada-nada yang dihasilkan suara bambu yang saling bersahutan tersebut akhirnya menjadi sebuah lagu yang sangat akrab bagi masyarakat Libanon, Kolluna Lilwatan, lagu kebangsaan Libanon. Secara psikologis, masyarakat tersentuh hatinya, bagaimana pasukan Indonesia sangat menghargai bangsa Libanon, meski bukan lewat kata, tetapi lewat senandung angklung, alat musik tradisonal Indonesia.

Tidak hanya angklung, beberapa seni budaya Indonesia juga kerap menjadi penampilan yang menarik baik bagi masyarakat Libanon, maupun bagi kontingen negara lain ketika berkunjung ke Markas Indobatt di Adshit Al Qusayr Libanon Selatan, atau pada acara- acara penampilan seni budaya Indonesia. Rampak Gendang, Tari Saman, Marawis, Kuda Lumping dan Tari Kecak kerap sekali menjadi sajian yang menarik pada berbagai event budaya. Hal yang paling membanggakan, seluruh seni budaya tradisional Indonesia tersebut, dilakukan oleh prajurit GARUDA.  Ketika seni budaya tersebut ditampilkan pada acara malam resepsi budaya Indonesia di akhir masa jabatan Dubes Indonesia untuk Libanon, Bapak Bagas Hapsoro, Martine Andraos selaku Miss Libanon memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penampilan Tari Kecak persembahan Indobatt. Terlebih saat tim kesenian Indobatt berupa Tari Sisingaan - Kuda Lumping dan Tari Saman diturunkan pada saat kegiatan kampanye kebudayaan Grand Launching Indonesia dengan tema “Let’s Enjoy the Alluring Indonesia” yang diselenggarakan di UNESCO Palace Beirut tanggal 30 April 2010, tidak henti-hentinya para penonton memberikan tepukan kagum, bahkan terlihat anak-anak ikut menepuk-nepuk pundak dan paha mereka ketika irama gerakan semakin cepat dan kompak.

Selain  seni dalam bentuk musik, lagu dan tari, tampilan Markas Indobatt juga merupakan suatu promosi budaya Indonesia. Ketika seseorang datang berkunjung ke Markas Indobatt di  Adshit Al Qusayr, orang tersebut telah diajak untuk lebih mengenal Indonesia. Sejak sang tamu memasuki pintu gerbang Markas Indobatt yang mengesankan budaya Minang dipadu dengan Gunungan khas Jawa, dilanjutkan dengan tampilan Lukisan Gatotkaca dan Garuda Wisnu Kencana yang menempel pada dinding ruang makan. Seluruhnya ini merupakan kreasi prajurit Indonesia, sebagai wujud cinta tanah air dan upaya untuk lebih mengenalkan nama dan budaya Indonesia. Prajurit Kepala Putut Setiawan, salah satu prajurit Indobatt yang aktif menuangkan karya seni khas Indonesia, memiliki pemikiran “setidaknya kerinduanku terhadap keluarga di tanah air dapat terobati ketika aku merasakan nuansa Indonesia di negeri orang ini”. Namun terlepas dari semua alasan itu, tampilan compound yang Indonesia banget  adalah sebuah promosi budaya yang seakan mengajak orang untuk mengunjungi negeri tercinta Indonesia.

INDOBATT sebagai Prajurit Profesional

Sebagai bagian dari misi perdamaian yang mayoritas diawaki oleh personel sipil dan kontingen militer dari berbagai negara, keunggulan di bidang militer tentu saja menjadi salah satu tolak ukur atas profesionalisme kontingen.  Berdasarkan World Military Strength pada bulan Februari 2009, Tentara Nasional Indonesia berada pada urutan ke-14 diantara angkatan bersenjata negara-negara di dunia. Penempatan urutan peringkat tersebut disusun berdasarkan besar kekuatan personel, alutsista, keuangan serta kondisi geografis negara tersebut. Namun demikian, kualitas profesionalisme peacekeeper Garuda ditengah komuniti internasional yang berada di bawah bendera PBB tampak lebih signifikan mengingat bahwa seluruh gerak gerik dan aktifitas yang dilakukan oleh seluruh personel UNIFIL terlihat secara kasat mata.  Tingkat profesionalisme tersebut telah tampak sejak awal penugasan Kontingen Garuda XXIII-D di Libanon Selatan. Tiga hari setelah melaksanakan Transfer of Authority dari kontingen sebelumnya, Konga XXIII-D bahkan telah mendapat ujian yang pada akhirnya menuai pujian. Ketika terjadi ketegangan antara prajurit IDF (Israeli Defense Force) dengan prajurit LAF (Lebanese Armed Force) pada Blue Line, garis batas teritorial antara Libanon dan Israel, Prajurit Indonesia tanpa ragu maju ke tengah- tengah kedua pihak yang sedang bersitegang sembari mengibarkan bendera PBB untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Tindakan tersebut mendapat apresiasi yang sangat baik dari berbagai pihak.

 Demikian juga pada berbagai pertandingan olahraga yang digelar antar kontingen, baik olahraga kemiliteran maupun beberapa cabang olahraga umum, Indobatt selalu berhasil memposisikan diri pada posisi terhormat. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri ketika Indobatt berhasil menyapu bersih predikat juara pada lomba menembak pistol dan senapan yang digelar antar kontingen militer di Sektor Timur UNIFIL. Predikat juara, baik juara pertama, kedua maupun ketiga, yang berhasil diraih oleh prajurit Garuda pada momen tersebut meliputi seluruh nomer perorangan, beregu dan eksekutif para pejabat komandan.

Sebagai wujud kesetaraan, Indobatt tak pernah ragu melakukan berbagai kegiatan latihan bersama dengan kontingen negara lain. Salah satunya QRF (Quick Reaction Force) pasukan reaksi cepat UNIFIL yang saat ini dipercayakan kepada negara Perancis, pernah menjalin kerjasama dan melaksanakan latihan bersama. Demikian juga latihan komunikasi terintegrasi, Mobile Command Post bersama Komando Sektor Timur UNIFIL yang dinominasi oleh personel dari negara Spanyol, menjadi salah satu bentuk rasa percaya diri prajurit Garuda untuk mensejajarkan diri dengan negara- negara yang sudah dianggap maju dalam hal kemiliteran. Kerjasama dan latihan yang dilaksanakan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga bagi Prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalisme diri sebagai prajurit militer.

Pengakuan atas profesionalisme Prajurit TNI juga dapat dilihat melalui penunjukan salah satu kompi mekanis Indobatt sebagai Kompi Pengawal Markas Besar UNIFIL di Naqoura (Force Protection Company). Dengan kata lain, UNIFIL telah mempercayakan keamanan dan keselamatan Force Commander sebagai Head of the Mission in Lebanon (Panglima UNIFIL, saat ini dijabat seorang Mayor Jenderal berkebangsaan Spanyol) serta petinggi–petinggi UNIFIL lainnya, termasuk aset dan perkantoran yang berada di Markas Besar UNIFlL Naqoura kepada prajurit Indonesia. Rasa kebanggaan itu semakin tebal dengan kehadiran 13  kendaraan tempur jenis APC dengan nama “ANOA” buatan PT PINDAD Indonesia dalam melengkapi alutsista Indobatt selama melaksanakan tugas. Setidaknya Prajurit Indonesia akan semakin percaya diri dan mampu menegakkan kepala bergaul bersama pasukan dari negara-negara maju lainnya, sambil berkata, “Ini adalah ANOA, panser buatan negeriku, Indonesia”.

Pada akhirnya, semangat untuk mengibarkan Sang Merah Putih di negeri Libanon dengan landasan komitmen menjaga netralitas Indonesia di tengah pihak-pihak yang sedang bertikai merupakan dasar atas segala upaya yang telah dilakukan. Kolaborasi semangat dan komitmen yang luhur tersebut juga dilapisi hasrat hati untuk lebih memperkenalkan warisan budaya dan karakter Bangsa Indonesia yang mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat. Hal ini jua alasan mengapa timbul rasa kebanggan yang memuncak sebagaimana tertulis dalam secarik catatan yang disebutkan di atas.

Letkol Inf Andi Perdana Kahar
Dansatgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL

RIWAYAT HIDUP SINGKAT
LETNAN KOLONEL INF ANDI PERDANA KAHAR
KOMANDAN SATGAS BATALYON MEKANIS TNI KONTINGEN GARUDA XXIII-D/UNIFIL

Letnan Kolonel Inf Andi Perdana Kahar menerima komando kepemimpinan Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL pada tanggal 26 Nopember 2010. Batalyon mekanis XXIII-D/UNIFIL ini merupakan satuan tugas keempat yang dikirimkan oleh TNI untuk melaksanakan penugasan misi perdamaian di wilayah Libanon Selatan, terhitung sejak Nopember 2006.

Pada kesempatan yang bersamaan melaksanakan tugas ini, Letkol Inf Andi Perdana Kahar sekaligus menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 323/Raiders yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat. Selama hampir 18 tahun bertugas sebagai Perwira TNI Angkatan Darat, terhitung sejak kelulusan dari Akademi Militer Indonesia pada tahun 1992, beliau telah melalui beberapa jabatan di beberapa satuan. Sejak bulan Mei 1993 sampai dengan Desember 2000, beliau bertugas di Batalyon Infanteri 327 Kodam III/Siliwangi sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi B, Komandan Kompi Markas dan Perwira Staf Operasi Batalyon. Setelah menyelesaikan pendidikan Selapa Infanteri tahun 2000, beliau menempati beberapa jabatan di wilayah Kodam VII/Wirabuana Sulawesi, antara lain sebagai Wakil Komandan Dodiklatpur, Wakil Komandan Batalyon Infanteri 721, Pabandya Operasi Staf Operasi Kodam, Wakil Komandan Batalyon Infanteri 700/Raiders dan Kepala Staf Kodim 1408/BS. Pada tahun 2007, setelah lulus dari pendidikan Sesko TNI-AD, beliau menjabat sebagai Komandan Satuan Pendidikan Selapa di Pusat Pendidikan Infanteri, Bandung. Selama hampir satu tahun mengemban jabatan tersebut, kemudian beliau mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 323/Raiders.

Untuk pengalaman tugas, beliau telah melaksanakan beberapa penugasan operasi militer di dalam negeri, termasuk tugas operasi di Timor Timur (1994), Irian Jaya (1997), Pengamanan Perbatasan Atambua (2003) dan Aceh (2004).

Sampai dengan saat ini, Letkol Inf Andi Perdana Kahar telah menikah dengan Ibu Yuyun Januar T. dan dikaruniai dua orang putra-putri.
(Dispenad)
Sumber: 
http://www.tniad.mil.id/1artikel.php?pil=16&dn=20100525155908

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SYARAT-SYARAT AKMIL


PENDAFTARAN AKMIL


1. Pendaftaran : Mulai 1 Pebruari 2011
2. Pemeriksaan uji tk Daerah : 28 Maret s.d 1 Juli 2011
3. Sidang Panitia Daerah : 4 Juli 2011
4. Pemeriksaan/Uji tk Pusat : 9 s.d 22 Juli 2011
5. Sidang Panitia Pusat : 27 Juli 2011
6. Buka Pendidikan : 1 Agustus 2011
TEMPAT PENDAFTARAN :
1. Ajen Kodam
2. Ajen Korem
3. Kodim 

PERSYARATAN TARUNA AKMIL
1. PERSYARATAN UMUM

a. Warga Negara Republik Indonesia.

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c .Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

d..Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 1 Agustus 2011.

e. Sehat Jasmani dan rohani.

f.Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. PERSYARATAN LAIN

a. Pria, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri

b. Berijazah SMA/MA program IPA atau yang setara, dengan ketentuan NEM/NUAN sebagai berikut :
1) Lulusan tahun 2007 s.d 2010. Lulus Ujian Nasional dengan nilai rata-rata tidak kurang dari 6,5 (dari 10 mata pelajaran) Bagi calon yang menggunakan kacamatan/lensa kontak dengan ukuran maksimal 1 Dioptri, nilai rata-rata tidak kurang dari 7,5.

2) Lulusan tahun 2011 akan ditentukan kemudian.
c. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama.

d.Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 167 Cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

e.Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun.

f. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g.Harus ada surat persetujuan dari orang tua/wali. Bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu : Bapak tiri/kakak/Paman/Bibi dengan meneliti KTP orang tua/Wali (sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003).

h.Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi.
1) Administrasi.
2) Kesehatan.
3) Jasmani.
4) wawancara.
5) Psikologi.
6) Akademik.
3.PERSYARATAN TAMBAHAN.

a. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Depdiknas.

b. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat.

c. Bersedia mentaati peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung dan apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud maka bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut diketemukan dikemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama.

Untuk informasi yang lebih lanjut bisa dibuka langsung webnya:
www.tniad.mil.id

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nagant M1895

Nagant M1895


Jenis : Revolver
Tempat Asal : Belgia, Rusia, Uni Soviet
Sejarah Tugas
Masa Tugas : 1895-Sekarang
Sejarah Produks
Designer : Emile & Léon Nagant
Di-Desain Pada : 1886
Produsen : Nagant, Soviet Arsenals (Tula & Izhevsk)
 Di-Produksi Pada : 1895-1945 (1895-1898 Nagant, 1899-1945 Tula, 1943-1945 Izhevsk)
Banyak Unit : Mencapai 2.000.000
Varian : Single-action NCO version, .22 caliber model sport
Spesifikasi
Berat : 0.8 Kg (Tanpa Peluru)
Panjang : 235 mm
Panjang Laras : 114 mm
Kartrid : 7.62x38mmR (7.62 mm Nagant)
Kaliber : 7.62 mm
Mode : Double Action
Rata-rata Tembakan : 14-21 peluru/menit
Kecepatan Alur : 272 meter/detik
Jarak Efektif : 22 Meter
Kapasitas : Silinder isi 7 peluru
Pisir : Tetap depan pos dan lekukan belakang

Nagant M1895
Nagant M1895 adalah revolver 7 tembakan, pistol gas-segel yang dirancang dan diproduksi oleh pengusaha Belgia Léon Nagant untuk Kekaisaran Rusia. Nagant M1895 menampilkan yang tidak biasa sistem "gas-segel" di mana silinder bergerak maju saat pistol itu memiringkan untuk menutup kesenjangan antara silinder dan laras, memberikan dorongan kepada moncong kecepatan proyektil ditembakkan. Desain lain Nagant M1895 revolver juga diadopsi oleh polisi dan dinas militer Swedia (7,5 mm M1887), Norwegia (M1893), Polandia, dan Yunani.

M1895 Rusia
Léon Nagant dan saudaranya Emile dikenal dengan baik di pengadilan 'Tsar' Rusia dan administrasi militer karena bagian penting mereka bermain dalam desain layanan Rusia senapan 'Mosin-Nagant Model 1891'. M1895 Nagant menjadi sisi lengan masalah standar untuk tentara Rusia dan petugas polisi, kemudian untuk Tentara Merah dan penegakan hukum Soviet.

Produksi dimulai di 'Liege', Belgia, namun segera pindah ke Rusia. M1895 mulai digantikan oleh pistol Tokarev yang lebih modern & semi-otomatis pada tahun 1933 tetapi masih diproduksi dan digunakan dalam jumlah besar selama Perang Dunia II. Bentuk khas dan nama membantunya mencapai status kultus di Rusia, dan di awal 1930-an, penyajian pistol Nagant M1895 dengan timbulnya Star Red adalah salah satu penghargaan terbesar yang dapat diberikan pada Anggota Partai. Hal ini tetap digunakan dengan Kereta Api Rusia dan pasukan polisi terpencil.

Karakteristik Teknis
Segel 'Non-gas revolver' memiliki celah kecil antara silinder dan laras, celah kecil antara silinder dan laras diperlukan untuk memungkinkan silinder revolver untuk berputar, menampilkan ruang, baru dimuat untuk menembak. Hal ini memerlukan bahwa peluru melompat kesenjangan-an saat ditembak, yang mungkin memiliki efek buruk pada akurasi, terutama jika laras dan ruang yang sejajar, dan juga menyajikan jalur untuk melarikan diri dari tekanan tinggi dan suhu tinggi gas dari belakang peluru . M1895 memiliki mekanisme palu sebagai pengkokang, pertama mengubah silinder dan kemudian bergerak ke depan, menutup celah antara silinder dan laras. Kartrid, juga unik, memainkan peran penting dalam penyegelan pistol ke gas propelan melarikan diri. Peluru ini sangat duduk, seluruhnya dalam kasus kartrid, dan kasus ini sedikit berkurang dengan diameter di mulutnya. Barel ini memiliki bagian kerucut pendek di belakangnya, ini menerima mulut cartridge, menyelesaikan segel gas. Dengan menyegel celah, kecepatan peluru meningkat sebesar 50 sampai 150 kaki/detik (15 sampai 45 meter/detik).


Namun, keberhasilan itulah harganya. Revolver Nagant ini harus ulang satu cartridge pada suatu waktu melalui gerbang loading dengan kebutuhan secara manual masing-masing mengeluarkan kartrid digunakan, membuat reload melelahkan dan memakan waktu.

Nagant M1895 dibuat 2 model dengan model aksi tunggal dan model double-aksi sebelum dan selama Perang Dunia I, mereka dikenal bahasa sehari-hari sebagai "model Private" dan "model Officer", masing-masing. Produksi model tindakan-tunggal tampaknya telah berhenti setelah 1918, dengan beberapa pengecualian, termasuk contoh-contoh yang dibuat untuk kompetisi target. Kebanyakan revolver tindakan-tunggal dikonversi ke tindakan-double, kemudian membuat naskah tindakan-asli revolver agak jarang.
Sejarah & Pemakaian
Revolver M1895 digunakan secara luas oleh Tentara Kekaisaran Rusia dan kemudian oleh Uni Soviet setelah Revolusi Rusia. Dalam pelayanan Rusia, itu dikenal karena kekokohan ekstrim dan kemampuan untuk menahan penyalahgunaan. Sebagai salah satu mantan perwira Kekaisaran Rusia menyatakan, "jika ada yang tidak beres dengan M1895, Anda bisa memperbaikinya dengan palu".


Secara luas digunakan oleh polisi rahasia Bolshevik, Cheka, serta badan-badan penggantinya Soviet nya, OGPU dan NKVD. Dalam peran polisi, itu sering terlihat dengan laras dipotong-pendek untuk membantu dalam penyembunyian oleh agen berpakaian preman. Meskipun datangnya dari pistol Tokarev TT lebih modern dari Soviet, M1895 tetap di produksi dan digunakan selama Perang Dunia II.

Sistim pembakaran disegel Nagant ini berarti bahwa revolver Nagant, tidak seperti revolver lainnya, bisa memanfaatkan secara efektif penekan suara, dan penekan kadang-kadang pas untuk itu. Selama Perang Dunia II, sejumlah kecil revolver Nagant digunakan oleh Rusia pengintaian dan pramuka pasukan dilengkapi dengan berbagai penekan suara yang dikenal sebagai "perangkat Bramit". Dibungkam M1895 Nagant revolver, dimodifikasi lokakarya klandestin, juga muncul di tangan gerilyawan Viet Cong selama Perang Vietnam sebagai senjata pembunuhan. Ada contoh Nagant M1895 dibungkam di Museum CIA di Langley, Virginia, USA.

  • Argentina
  • Belgia
  • Estonia
  • Finlandia
  • Perancis
  • Yunani
  • Hungaria
  • Norwegia
  • Filipina (Digunakan oleh 'Hukbalahap' gerilyawan komunis selama Perang Dunia II & pemberontakan Hukbalahap) 
  • Polandia
  • Kerajaan Rusia
  • Serbia
  • Uni Soviet
  • Spanyol
  • Swedia
  • RRC
  • Ukraina
  • Vietnam

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS